Pertemuan dua hari antara menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, berakhir pada Jumat (15/5) tanpa menghasilkan deklarasi bersama. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, turut hadir dalam pertemuan yang memperingati 20 tahun berdirinya BRICS ini.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Iran dan Uni Emirat Arab (UEA), dua negara yang memiliki ketegangan terkait konflik di kawasan Teluk. Ketidakmampuan mereka untuk mencapai kesepakatan membuat pertemuan ini berakhir hanya dengan pernyataan resmi dari tuan rumah, India.
Dalam pernyataan tersebut, India mengungkapkan bahwa para menteri luar negeri gagal mencapai konsensus pada dua isu krusial. Pertama, mengenai penggabungan Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah otoritas Palestina. Kedua, terdapat keberatan dari salah satu anggota terkait hak navigasi dan kebebasan kapal di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab.
Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa Iran mendesak anggota BRICS untuk mengecam tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap mereka. Teheran juga meminta agar negara-negara anggota BRICS menyoroti keterlibatan UEA sebagai sekutu AS dalam operasi militer tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan dalam konferensi pers bahwa salah satu negara anggota menolak beberapa bagian dari deklarasi tanpa merinci identitas negara tersebut. Dia menekankan bahwa Iran tidak memiliki masalah dengan negara tertentu dan tidak menjadikan negara-negara lain sebagai sasaran dalam konflik mereka. “Kami hanya menyerang markas dan fasilitas militer AS, yang sayangnya ada di wilayah mereka,” imbuh Araghchi.
Dia berharap situasinya dapat membaik saat para pemimpin BRICS bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun ini. Di tengah ketegangan politik global, negara-negara BRICS berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis berdasarkan tiga pilar utama: politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta pertukaran antar masyarakat.
Mereka juga menekankan pentingnya tata kelola global yang lebih inklusif, khususnya dalam konteks PBB dan Dewan Keamanan, untuk meningkatkan keterwakilan suara negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya tantangan global yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.