Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan kewenangan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang mengomentari posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deddy menegaskan bahwa keputusan berkaitan dengan sikap dan posisi PDIP diambil melalui proses organisasi yang telah disetujui dalam kongres dan rapat kerja nasional. Ia menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan hasil keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hak prerogatif dalam hal ini.
“Jadi tidak bisa sembarangan kader partai lain mendesak kami untuk bertindak. Memangnya dia siapa?” ungkap Deddy saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026. Pernyataan ini merespons kritik Jazilul yang menilai sikap PDIP memberikan kesan yang tidak jelas. Jazilul mendesak PDIP untuk mempertegas posisinya, apakah menjadi oposisi atau pendukung pemerintah.
Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy berpendapat bahwa lebih baik Jazilul fokus pada urusan internal partainya ketimbang mengurus partai lain. Ia juga merekomendasikan Jazilul untuk mendalami sistem pemerintahan, terutama perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial. Deddy menjelaskan bahwa istilah oposisi lebih umum digunakan dalam sistem parlementer, di mana ada dua kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan. Dalam konteks tersebut, ketika satu koalisi memenangkan pemilu, kubu lain menjadi oposisi dengan membentuk kabinet bayangan.
Namun, Deddy menekankan bahwa situasi tersebut tidak berlaku di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan ideologi Pancasila. Dalam sistem ini, fungsi oposisi bertransformasi menjadi checks and balances di DPR, mengingat mayoritas partai sudah berada dalam pemerintahan. “Politik di Indonesia relatif tidak mengenal keharusan oposisi seperti di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham hal ini atau tidak, jika paham seharusnya dia tidak berbicara seperti itu,” tambah Deddy.
Deddy juga menggarisbawahi bahwa posisi PDIP telah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan untuk menjadi penyeimbang kekuasaan, mengingat dominasi partai pemerintah di DPR. “Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR dikuasai oleh partai-partai dalam pemerintahan. Apa yang kurang jelas bagi dia?” ujarnya. Deddy kemudian mengungkapkan ketidakpastian mengenai motif di balik pernyataan Jazilul, yang bisa menunjukkan ketidakpahaman, upaya untuk memecah belah, atau keraguan karena PKB tidak bekerja dengan maksimal.
Sementara itu, Jazilul Fawaid kembali menyatakan bahwa posisi politik PDIP masih ambigu, meminta partai tersebut untuk lebih jelas dalam menentukan sikap di pemerintahan. Ia menekankan bahwa klaim PDIP sebagai partai penyeimbang belum terbukti dengan jelas. “Selama ini ada kesan tidak jelas dari PDIP. Menyeimbang seperti apa, kami tidak tahu,” ujarnya dalam konferensi pers di DPR pada Kamis, 18 Juni 2026. Pernyataan tersebut juga terkait dengan isu keterlibatan politisi PDIP, Andi Widjajanto, dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta, yang menimbulkan spekulasi tentang peranan PDIP dalam aksi tersebut.
Anggota Komisi III DPR itu menilai ketidakjelasan sikap PDIP dapat memberikan dampak negatif terhadap program-program pemerintah. Ia berargumen bahwa keberhasilan program Presiden Prabowo memerlukan persatuan di antara partai-partai koalisi yang sedang berupaya memenuhi janji-janji politik.