Pemerintah Indonesia memiliki batas waktu hingga satu tahun untuk menyelesaikan aturan turunan teknis terkait Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang telah disahkan secara resmi. Pengesahan UU PPRT ini dilakukan pada Selasa, 21 April 2023, dan menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
Pengesahan UU PPRT dan Pentingnya Aturan Turunan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa meskipun pemerintah terikat untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan dalam waktu satu tahun, UU PPRT tetap dapat berlaku meskipun aturan turunan belum sepenuhnya selesai. Hal ini dikarenakan, menurut Bob, aturan turunan hanya diperlukan untuk beberapa aspek teknis, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.
Detail UU PPRT
UU PPRT merupakan hasil perjuangan selama 22 tahun untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum yang jelas. Dalam undang-undang ini, terdapat 12 bab dan 37 pasal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga. Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di sektor domestik.
Dampak dan Relevansi bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
Pengesahan UU PPRT ini tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Para pekerja yang biasanya tidak mendapatkan perlindungan hukum kini memiliki hak yang jelas serta akses terhadap jaminan sosial. Hal ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih menghargai profesi pekerja rumah tangga yang selama ini seringkali diabaikan.
Ketua DPR, Puan Maharani, mengungkapkan rasa syukurnya atas pengesahan undang-undang ini, mengatakan, “Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik.” Puan menyatakan bahwa undang-undang ini adalah langkah maju dalam memberikan hak-hak yang layak bagi para pekerja rumah tangga.
Kesimpulan
Pengesahan UU PPRT adalah langkah penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Meskipun pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk menyusun aturan turunan, undang-undang ini sudah dapat mulai diberlakukan. Diharapkan, dengan adanya UU PPRT, kesejahteraan dan hak-hak pekerja rumah tangga dapat terjamin dan dihargai lebih baik di masyarakat.