Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana baru-baru ini memberikan klarifikasi mengenai isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penjelasannya, Dadan menekankan bahwa angka tersebut bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan hanya hasil simulasi perhitungan.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Jika seluruh SPPG kita perintahkan untuk memasak daging sapi pada waktu yang sama, maka angka tersebut dihasilkan dari jumlah SPPG dikalikan satu ekor sapi,” ungkap Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (21/4).
Pemahaman yang Lebih Jelas
Dadan menjelaskan bahwa perhitungan ini dilandasi asumsi bahwa semua SPPG akan memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif dan tidak selalu menggunakan daging sapi.
“Kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram. Misalnya, jika satu SPPG memutuskan untuk memasak daging sapi, maka mereka akan membutuhkan sekitar 350 kilogram daging untuk satu kali masak, yang setara dengan satu ekor sapi,” tambahnya.
Menu Variatif dalam Program MBG
Dadan menegaskan bahwa dalam program MBG, menu yang disajikan tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan variasi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
Lebih lanjut, BGN tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Kebijakan ini diambil untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar. Dadan mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan betapa berbahayanya jika terjadi lonjakan permintaan yang tidak terencana.
Pengalaman yang Mengajarkan
Salah satu contoh yang diambil adalah saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, di mana kebutuhan telur melonjak hingga 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton. “Dampaknya, harga telur sempat naik Rp3.000,” jelasnya. Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG.
Menu Sesuai Potensi Lokal
Setiap daerah kini didorong untuk menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat setempat. “Kami ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan memastikan kesukaan masyarakat lokal juga dipertimbangkan. Jika menu ditentukan secara nasional, pasti akan ada tekanan tinggi pada konsumsinya, yang berakibat pada kenaikan harga,” ungkap Dadan.
Dengan skema ini, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG akan tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menikmati makanan bergizi tanpa harus khawatir dengan fluktuasi harga yang tidak menentu.